TARAKAN – DPRD Tarakan mendorong Pemkot mengalokasikan subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Hal ini untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan mencegah angka putus sekolah yang tinggi.
“Banyak anak berhenti sekolah karena tidak mampu bayar SPP di sekolah swasta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu, Kamis (10/4). Menurutnya, kuota sekolah negeri yang terbatas memaksa sebagian warga menyekolahkan anak ke swasta.
Selama ini, sekolah swasta hanya menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk guru dan tenaga kependidikan, namun belum ada subsidi langsung untuk siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, menyebut ada sekitar 4.000 anak putus sekolah, mayoritas karena faktor ekonomi. “Paling banyak anak tidak lulus SD, sekitar 1.300 anak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SD Al-Irsyad, Jumiati, menyebut dari 328 siswa, sekitar 100 berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi alasan utama masyarakat memilih sekolah tersebut, bukan semata alternatif akibat penuh di sekolah negeri.
“Sekolah memberikan keringanan SPP hingga 50% bagi siswa yang mengalami kendala ekonomi,” ujarnya. (af)
Discussion about this post