TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer terkait penghapusan insentif. Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PGRI Kota Tarakan, DPRD setempat berjanji akan memfasilitasi pertemuan serupa antara PGRI Tarakan dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, mengungkapkan adanya “beban moral” atas aspirasi yang disampaikan PGRI Tarakan dan para guru honorer. “Bentuk dukungan konkret yang diberikan DPRD Tarakan adalah menanggung biaya transportasi (speed boat) bagi perwakilan PGRI Tarakan yang akan mengikuti RDP di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ketua PGRI Tarakan, Endah Sarastiningsih, menyambut baik dukungan ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Tarakan dan menegaskan bahwa perjuangan aspirasi yang telah disampaikan di tingkat kota akan terus dibawa hingga tingkat provinsi. Endah menjelaskan bahwa jumlah personel PGRI Tarakan yang akan berangkat ke provinsi masih akan disesuaikan dengan ketersediaan kuota yang disiapkan oleh DPRD Kota.
“Ada dukungan dari DPRD Tarakan untuk melakukan RDP dengan DPRD provinsi, untuk personil yang diberangkatkan tergantung dari kemampuan dari teman-teman, sebab kuota yang disiapkan DPRD Kota terbatas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Endah mengungkapkan bahwa desakan untuk melakukan RDP dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya datang dari PGRI Tarakan, tetapi juga dari PGRI di empat kabupaten lainnya di Kaltara. Namun, hingga saat ini, PGRI Provinsi belum memberikan konfirmasi terkait permintaan tersebut.
Mengantisipasi kemungkinan terbatasnya personel dari Tarakan, Endah menyampaikan bahwa PGRI Kabupaten Bulungan menyatakan kesiapannya untuk turut serta mendampingi dalam RDP dengan DPRD provinsi. (af)
Discussion about this post