TANJUNG SELOR – Ketegangan mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Jumat (10/4/2026). Rapat tersebut mempertemukan warga Desa Mangkupadi, perwakilan pemerintah, serta perusahaan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI).
Senator asal Kalimantan Utara, Herman alias Kemper, yang hadir mendampingi tim BAP DPD RI, menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk advokasi kebijakan untuk memastikan investasi besar tidak menggilas hak-hak dasar masyarakat lokal. Herman menyoroti macetnya komunikasi antara pihak perusahaan dan warga yang selama ini memicu konflik agraria di lapangan.
Warga menyebut sejumlah persoalan, di antaranya persoalan agraria, konflik sosial hingga komoditas nelayan yang berkurang imbas dari pembangunan.
Salah satu warga Kampung Baru, Arman menjelaskan, jumlah nelayan menurun drastis dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024, wilayah Mangkupadi-KIPI terdapat 124 nelayan, dan tersisa 50 nelayan pada tahun 2025, dan menjadi 20 nelayan hingga tahun ini. “Sekarang tidak sampai 20 orang. Ini fakta di lapangan,” ujarnya.
“Warga Mangkupadi butuh kepastian, baik soal lahan maupun ruang hidup mereka ke depan. Data warga yang ada dan di lapangan juga penting dianalisa sebagai bahan kebijakan ke depan,” ujar Herman di sela-sela rapat yang sempat diwarnai aksi protes warga tersebut.
Berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa isu krusial yang menyelimuti proyek KIPI:
Pertama, tumpang tindih lahan dan HGU, di mana warga mengeluhkan lahan pemukiman dan kebun mereka yang telah bersertifikat maupun memiliki surat garapan, justru masuk dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tanpa adanya koordinasi awal yang jelas.
Kedua, ketimpangan ganti rugi. Terdapat laporan mengenai perbedaan nilai ganti rugi yang tidak konsisten. Warga menilai harga yang ditawarkan jauh di bawah nilai keadilan untuk memulai hidup baru pasca-relokasi.
Ketiga, minim sosialiasi. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa selama ini perusahaan sering menghindari pertemuan terbuka di tingkat desa, sehingga informasi mengenai batas wilayah industri dan rencana pembebasan lahan menjadi simpang siur.
Keempat, ancaman ruang hidup nelayan. Sebagai wilayah pesisir, pembangunan pelabuhan industri di kawasan Keempat, ancaman ruang hidup nelayan: tersebut mulai membatasi akses nelayan tradisional untuk melaut, yang merupakan mata pencaharian utama warga Mangkupadi.
Langkah Advokasi Kemper
Dalam rapat tersebut, Herman mengambil posisi tegas untuk memediasi kebuntuan komunikasi. Ia mendesak pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap status lahan di lapangan agar tidak ada warga yang dirugikan secara hukum.
Herman menekankan bahwa status PSN tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur partisipasi publik. “Jangan sampai proyek yang digadang-gadang sebagai industri hijau terbesar ini justru menyisakan konflik sosial yang panjang. DPD RI akan mengawal hasil RDP ini hingga ke tingkat kementerian terkait di Jakarta,” tegasnya.
Data Teknis KIPI Bulungan (berbagai sumber):
Status: Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020.
Target Luas: Direncanakan mencapai 30.000 hektar secara bertahap.
Investasi Utama: Hilirisasi aluminium (smelter), pabrik petrokimia, dan industri baterai kendaraan listrik.
Lokasi: Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara.
Investasi : Nilai investasi total proyek ini diprediksi mencapai US$ 132 miliar atau setara dengan kurang lebih Rp 1.800 triliun hingga Rp 2.000 triliun (tergantung kurs).
Discussion about this post