TIDENG PALE – DPRD Kabupaten Tana Tidung mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tana Tidung, Hanafi, mengatakan ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD yang penyusunan naskah akademiknya bekerja sama dengan tim ahli Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Tahapan penyusunan telah memasuki seminar awal pada 4–7 November lalu di Samarinda. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
Menurut Hanafi, keterlibatan OPD diperlukan untuk melengkapi data teknis sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari informasi kawasan gambut hingga tata ruang dan koordinat wilayah.
Selain aspek perlindungan lingkungan, kajian juga mencakup potensi ekonomi dari perdagangan kredit karbon (carbon credit). Ekosistem mangrove dan gambut yang terjaga dinilai memiliki nilai ekonomi melalui kemampuan menyerap karbon.
“Kalau ekosistem dan kawasan gambut kita terjaga, kredit karbonnya bisa memiliki nilai ekonomi. Karena itu, perlu ada perlindungan dan penegakan hukum agar ekosistem tersebut tidak rusak,” ujar Hanafi, Senin (17/11).
Tahapan selanjutnya adalah seminar akhir yang dijadwalkan pada 30 November hingga 5 Desember di Kabupaten Berau. Hasil kajian dan naskah akademik akan menjadi dasar penyusunan draf ranperda sebelum dibahas dan diharmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim.
Hanafi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Tana Tidung itu menargetkan perda tersebut dapat disahkan pada pertengahan 2027. Jika proses penyusunan dan harmonisasi belum rampung tahun ini, pembahasan akan dilanjutkan tahun depan. (adv)


Discussion about this post