TARAKAN – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara menyebutkan, sepanjang 2023 hingga 2024 pihaknya menerima lebih dari 5 laporan berkaitan dengan satuan pendidikan yang melakukan pungutan liar.
Laporan yang masuk ke lembaga pengawas pelayanan publik itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Tarakan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan.
Kepala Ombudsman Kaltara, Maria Ulfah menilai, kesalahan dalam memahami perbedaan antara sumbangan dan pungutan serta kurangnya edukasi dan kontrol dari setiap dinas.
“Ini merupakan persoalan mendasar,” tuturnya belum lama ini. Kata Maria lagi, terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam memahami sumbangan dan pungutan seperti apa. “Keduanya jauh berbeda. Kalau mau menerapkan sumbangan harus menjelaskan mekanisme,” ujarnya.
“Sumbangan itu tergantung berapa yang ingin disumbangkan secara sukarela, sedangkan pungutan adalah bentuk nilainya ditetapkan (nominal) dan juga dibatasi oleh waktu,” sambungnya.
Maria menekankan, regulasi yang mengatur tentang persoalan ini ada di dalam Kemendikdasmen (sesuai nomenklatur saat ini) maupun Kementerian Agama, tetapi hal itu berbenturan dengan keinginan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi persoalan adalah di dalam penerapannya sering mengalami kekeliruan.
“Patut kita maklumi peningkatan mutu ini membutuhkan anggaran hanya saja di dalam penerapan tadi yang keliru,”pungkasnya
Maria juga menjelaskan Komite Sekolah hadir untuk mengakomodir aspirasi atau ide dari orang tua siswa di dalam peningkatan mutu, namun tanpa mereka sadari bahwa dalam penerapan terkesan memaksa dan membatasi waktu, sehingga hal yang seharusnya menjadi sumbangan akhirnya jatuhnya pada pungutan.
orang tua seharusnya memikirkan bahwa dalam peranannya komite itu harus memperhatikan orang tua yang mendapatkan subsidi dan untuk yang mampu bisa menyumbang sebesar besarnya dan jangan memaksakan kepada pihak-pihak yang tidak mampu. (af)
Discussion about this post