TARAKAN – Anggota Komisi III DPD RI utusan Provinsi Kalimantan Utara, Herman, menyoroti tata kelola manajemen BPJS Kesehatan Tarakan. Penyebabnya, menurut Herman, dirinya banyak menerima aduan seputar kesehatan oleh masyarakat yang tertolak dirawat lebih lanjut di RS.
“Kan, secara pembiayaan, masyarakat di Tarakan misalnya, saat ke RS, tidak ada kendala untuk dirawat lebih lanjut, karena iuran premi bulanan tidak ada yang terlambat dibayarkan ke BPJS, baik itu sebagai peserta umum, Pekerja Penerima Upah maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemprov maupun pemkab atau pemkot,” tanya Herman.
Herman menerangkan bahwa, sebagian besar RS di Kaltara entah milik pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN maupun swasta sebagian besar pendapatannya berasal dari pasien BPJS Kesehatan. Sehingga operasional RS sangat bergantung pada kualitas maturitas klaim yang diajukan dan ketepatan waktu transfer ke RS setelah Berita Acara Hasil Verifikasi ditertbitkan.
Seperti diketahui bahwa RS daerah dengan subsidi APBD yang masih kecil tentu akan kesulitan mengelola kas BLUD mereka, karena harus membayar sejumlah pengeluaran dengan tepat waktu yang sifatnya rutin seperti gaji pegawai, remunerasi, insentif, obat, listrik, air, oksigen, telepon bahkan sewa peralatan medis. Apalagi saat ini kebijakan nasional mengamanatkan pemda untuk melakukan efisiensi.
“Sehingga RS yang awalnya memiliki kemandirian untuk menjalankan tata kelola dan layanan, jangan sampai menjadi beban yang tidak bisa ditanggung secara bersamaan dengan belanja penting lainnya oleh APBD,” paparnya.
Guna menguraikan kompleksitas pelayanan kesehatan ini, Herman rencananya akan menghimpun data dan informasi secara lengkap dari Dinas Kesehatan, pihak RS di seluruh Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk memastikan tata kelola BPJS Kesehatan di Tarakan diperbaiki.
“Kasihan masyarakat dan pemda yang sudah bayar iuran premi tepat waktu tapi tidak bisa mendapatkan perawatan di RS ketika sakit,” ucapnya.
Sebagai gambaran, mengutip dari Kontan, BPJS Kesehatan tahun 2024 mengalami defisit 9,56 triliun. Kondisi tersebut membawa dua aspek, yakni pembayaran klaim pembiayaan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit akan mengalami penundaan dan peserta BPJS Kesehan yang tidak bisa berobat. dan dirawat ddi RS sesuai dengan rujukan yang didapatkan dari FKTP ataupun yang langsung datang ke IGD untuk segera mendapatkan perawatan.
Discussion about this post