TARAKAN – Kehadiran organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya seolah tak dapat ruang menapak di bumi Kalimantan. Setelah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sepakat menolak, kemarin giliran Kalimantan Utara yang menyatakan sikap serupa.
Pada Sabtu, 16 Mei 2025, sebanyak 16 organisasi yang ergabung dalam Aliansi Gabungan Ormas Adat Daerah Kota Tarakan turun ke jalan dalam aksi damai menolak kehadiran GRIB, organisasi yang dikenal publik sebagai kelompok binaan tokoh kontroversial, Rosario de Marshal atau dikenal dengan nama Herkules.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, koordinator lapangan, Ricky Febriansyah, menyebut bahwa kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. “Kita melihat dari rekam jejak pemberitaan di media sosial mulai dari pembakaran mobil hingga bentrokan antarormas, maka hal-hal seperti ini yang tidak kami inginkan terjadi di Kaltara, khususnya Tarakan yang selama ini dikenal aman dan damai,” ujar Ricky usai berorasi.
Para ormas menuntut pemerintah agar lebih selektif dalam memberikan legalitas terhadap organisasi yang hendak beroperasi di daerah. “Kesbangpol harus pertimbangkan semua aspek sebelum mengeluarkan legalitas. Jangan sampai organisasi yang tidak sejalan dengan nilai kedaerahan malah mendapat tempat,” tegas Ricky.
Nada serupa disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP) Tarakan, H. Abdul Wahab. Ia dengan tegas menolak kehadiran GRIB. “Keamanan Kaltara sudah dijamin oleh Gubernur, Kapolda, dan Kodim. Tidak perlu organisasi luar yang justru berpotensi membawa konflik. Jika GRIB ingin masuk, kami tolak mentah-mentah,” katanya.
Kekhawatiran akan potensi disrupsi sosial juga diungkap Ketua DPC Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka), Agus Toni. Ia mengingatkan bahwa sikap premanisme yang dilekatkan pada GRIB dapat merusak tatanan sosial di Tarakan. “Kehadiran ratusan massa aksi hari ini membuktikan bahwa masyarakat adat tetap rukun. Jangan sampai GRIB merusaknya,” ujar Toni.
Sebagai penutup aksi, aliansi menandatangani petisi penolakan terhadap GRIB dan menyatakan akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka diabaikan. “Kami akan terus memantau. Jika pemerintah tidak bersikap, maka aksi jilid dua pasti akan digelar,” ujar Ricky. (af)
Dari berbagai sumber yang dihimpun, berikut penolakan kehadiran GRIB Jaya di berbagai daerah :
Bali
Pemerintah Provinsi Bali, melalui Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, menolak kehadiran GRIB Jaya dengan alasan Bali telah memiliki sistem keamanan adat yang kuat melalui pecalang di lebih dari 1.400 desa adat. Kehadiran ormas baru dianggap tidak diperlukan dan berpotensi mengganggu tatanan adat yang sudah ada.
Balikpapan, Kalimantan Timur
Sebanyak 29 ormas lokal menolak GRIB Jaya karena khawatir akan mengganggu kondusivitas kota. Mereka menilai GRIB Jaya belum memiliki legalitas yang jelas dan memiliki rekam jejak yang meresahkan di daerah lain.
Blora, Jawa Tengah
Pemuda Pancasila Blora menolak GRIB Jaya karena dianggap ilegal dan meresahkan masyarakat. Mereka menuntut GRIB Jaya untuk memenuhi legalitas dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Kalimantan Tengah
Aliansi Dayak Bersatu menolak GRIB Jaya karena belum memberikan manfaat nyata dan dikhawatirkan menimbulkan konflik. Mereka menegaskan bahwa Kalteng sudah memiliki ormas lokal yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Kalimantan Barat
Aliansi Masyarakat Kalbar menolak GRIB Jaya karena dianggap mengancam persatuan, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan berpotensi menyebabkan gangguan ketertiban umum serta radikalisasi.
Discussion about this post