TARAKAN – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara menilai hak mereka dirampas oleh kepentingan ekonomi lain di perairan Tarakan. Ketua KNTI Kaltara, Rustan, menyebut Perda Kaltara Nomor 14 Tahun 2018 membatasi zona tangkap nelayan.
“Setelah kami pelajari, peraturan daerah ini membuat wilayah tangkap nelayan nyaris tidak ada,” ujarnya usai RDP di DPRD Tarakan, Kamis (6/2/2025). Ia menyebut perairan terdampak mencakup perikanan hingga Tanjung Pasir. Data KSOP menunjukkan ada 1.000 kapal tongkang melintasi perairan Tarakan setiap tahun.
“Hak-hak nelayan sudah terampas oleh kepentingan ekonomi. Ada aktivitas batu bara dan pabrik kertas yang mengoperasikan lebih dari 20 kapal,” tambahnya.
Sebanyak 4.000 nelayan yang terdaftar kini kesulitan menangkap ikan. Aktivitas bongkar muat batu bara dinilai membuat jumlah ikan berkurang.
“Hak kami menangkap ikan hilang. Semua sudah menjadi area kerja pelabuhan,” keluhnya.
Rustan juga mempertanyakan AMDAL perusahaan batu bara. Ia menuding sisa batu bara dibuang ke laut saat pembersihan tongkang. “Bayangkan, 1.000 tongkang masuk setiap tahun. Saat dibersihkan, sisa batu bara mereka buang ke laut. Tidak heran air jadi hitam,” ujarnya. Rustan menambahkan, kapal tongkang milik Agen Apolo dan Djuanda kerap melintasi perairan Tarakan.
Sementara itu, Kabid Budidaya PDS dan PDSKP DKP Kaltara, Hasan Basri, menyatakan laut bukan hanya milik satu aktivitas. “Selain nelayan, ada bisnis, industri, dan pelayaran,” katanya.
Meski begitu, DKP Kaltara berupaya mencari solusi bagi nelayan Tarakan. Hasan menegaskan laut di wilayah Tarakan tetap diperuntukkan bagi nelayan. Ia menjelaskan zona tangkap kabupaten kota sejauh 0-4 mil, tetapi ada kawasan yang menjadi jalur pelayaran. (af)
Discussion about this post