TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul, angkat bicara soal kisruh internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tarakan. Perselisihan muncul setelah sekelompok pemuda yang menamakan diri Aliansi Pemuda Penyelamat KNPI mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Adry Kurniawan yang terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Alif Putra Pratama, Koordinator Aliansi menilai Musda tersebut tidak melibatkan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Tarakan. “Kami menganggap Musda itu tidak merepresentasikan suara OKP secara keseluruhan. Ada banyak yang tidak diajak bicara,” kata Alif sebelum menggelar Musda tandingan.
Wali Kota Khairul menanggapi santai soal perpecahan itu. Menurutnya, dualisme dalam organisasi adalah hal lumrah selama dijalankan secara tertib dan sesuai aturan. “Itu dinamika organisasi. Mau dua, tiga, empat versi itu biasa saja. Yang penting punya AD/ART dan terdaftar di Kemenkumham,” ujar Khairul kepada Alerta.co.id.
Ketua DPD KNPI Kaltara, Nico Ruru, menyatakan hanya satu kepemimpinan KNPI yang diakui secara hukum, yakni di bawah Muhammad Ryano Panjaitan. Ia merujuk pada SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001273.AH.01.08 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Ryano.
“KNPI di bawah Ryano adalah satu-satunya yang sah menurut negara. Itu dibuktikan dengan SK Kemenkumham dan juga sertifikat HAKI atas nama DPP KNPI,” ujar Nico.
Pernyataan itu ia sampaikan sesaat setelah melantik Alif Putra Pratama sebagai Ketua KNPI Kota Tarakan versi Ryano, Minggu, 11 Mei 2025. Nico menegaskan bahwa pihaknya hanya akan melantik satu ketua KNPI di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. “Dan Tarakan jadi yang pertama,” katanya. (af)
Discussion about this post