TARAKAN – Anggota DPD RI asal Kaltara, Herman alias Kemper turut menyoroti pemberitaan mengenai dugaan pemotongan dan pembagian dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Politeknik Bisnis Kaltara (Poltekbiskal) yang viral baru-baru ini.
Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah mahasiswa angkatan 2025 menyatakan mengundurkan diri setelah janji kampus untuk menyediakan beasiswa KIP-Kuliah bagi semua mahasiswa baru berujung pada kekecewaan berjamaah.
Mahasiswa tersebut merasa dirugikan karena janji 200 kuota KIP-K hanya akan terealisasi sebanyak 8 saja, yang kemudian dari 8 itu diklaim akan dibagikan lagi hingga total penerima menjadi 24 orang.
Direktur Poltekbiskal, Ana Sriekaningsih, kepada beberapa media menyampaikan bantahan terkait praktik pemotongan dana itu. Ana beralasan dana KIP K untuk tahun 2025 secara administrasi belum dicairkan. Kampus juga mengklaim bahwa skema berbagi dana sepenuhnya merupakan hak mahasiswa dan tidak ada paksaan.
Kemper mengapresiasi tanggapan bantahan pihak kampus kepada publik atas mencuatnya isu tersebut. Namun, sebagai bentuk mitigasi terhadap hal-hal yang tidak dinginkan, ia menegaskan bahwa praktik pemotongan dana beasiswa dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.
“Terlepas dari apapun bentuknya, tidak dibenarkan ada pemotongan atau hasil potongan itu disubsidi ke mahasiswa lain lagi,” tegas Herman. Dengan kata lain, setiap penerima beasiswa tersebut berhak mendapatkan nominal yang utuh.
Kemper yang turut membidangi sektor pendidikan sekaligus pengawas di sektor tersebut meminta agar para mahasiswa turut menjadi pengawas dan berani melapor jika ada praktik pemotongan beasiswa.
“Kalo ada praktik tersebut dan memiliki data fakta kuat, silakan sampaikan ke saya, dan akan kami laporkan ke pihak yang berwenang untuk memproses itu,” pesannya.
Discussion about this post