TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Pemilihan Kalimantan Utara, Herman, S.H., mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani krisis Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kaltara. Polusi kabut asap yang kian pekat dinilai bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi ancaman keselamatan jiwa dan pelumpuh urat nadi perekonomian daerah.
Hal ini disampaikan Herman merespons kondisi udara yang memburuk serta kacaunya jadwal penerbangan di gerbang utama aviasi Kaltara dalam beberapa hari terakhir. “Situasi ini adalah status siaga darurat. Kita tidak bisa lagi meresponsnya dengan kebijakan normatif atau sekadar pasrah menunggu hujan turun. Seluruh instansi harus bergerak cepat karena dampaknya sudah merata ke sektor transportasi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat,” tegas Herman dalam pernyataan resminya di Tarakan.
Bandara Juwata Lumpuh, Penerbangan Gagal Landing
Herman memaparkan data ril di lapangan di mana kabut asap ekstrem telah mengacaukan sektor transportasi udara. Berdasarkan laporan otoritas penerbangan, jarak pandang (visibility) di Bandara Juwata Tarakan sempat merosot tajam hingga menyentuh angka 500 meter. Angka tersebut berada jauh di bawah batas aman minimum instrumen pendaratan pesawat yang idealnya sebesar 2.500 meter. Akibatnya, sejumlah maskapai komersial dari Jakarta dan Balikpapan gagal mendarat di Tarakan dan terpaksa memutar balik demi keselamatan penumpang.
Kondisi di wilayah pedalaman seperti Long Apung bahkan dilaporkan sempat menyentuh jarak pandang paling ekstrem, yakni hanya tersisa 100 meter. “Keselamatan penumpang adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex). Saya mengapresiasi ketegasan otoritas bandara dan AirNav yang tidak mengompromikan batasan jarak pandang. Namun, kita tidak boleh membiarkan roda ekonomi Kaltara tersandera terusmenerus oleh kabut asap,” lanjut Senator muda ini.
Siswa Belajar dari Rumah dan Ancaman ISPA
Dampak karhutla ini juga memaksa sektor pendidikan mengambil langkah darurat. Di beberapa wilayah terdampak seperti Kabupaten Bulungan, Dinas Pendidikan telah menerapkan sistem Belajar Dari Rumah (BDR) bagi para siswa guna menghindari paparan zat beracun di udara bebas. Sementara itu, grafik kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di puskesmas setempat dilaporkan mulai menunjukkan tren peningkatan.
Sebagai Anggota Komite III DPD RI yang membidangi isu kesehatan dan pendidikan, Herman mengeluarkan empat desakan utama kepada pemangku kebijakan:
1. Operasi Udara dan Hujan Buatan: Mendesak BNPB dan Kementerian Kehutanan segera mengerahkan armada water bombing dan menyelenggarakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di langit Kaltara.
2. Posko Kesehatan Gratis 24 Jam: Meminta Dinas Kesehatan setempat menyiagakan posko darurat ISPA yang bisa diakses gratis oleh masyarakat, serta membagikan masker standar medis secara masif di ruang publik.
3. Pemberlakuan Sekolah Daring Fleksibel: Mendorong langkah preventif menyeluruh agar sekolah di wilayah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kategori berbahaya segera mengalihkan proses belajar ke rumah secara fleksibel.
4. Gakkum Tanpa Pandang Bulu: Meminta jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum menindak tegas korporasi maupun oknum perorangan yang terbukti sengaja membakar lahan untuk pembukaan perkebunan di tengah musim kemarau.
“Masyarakat Kaltara berhak atas udara bersih dan kepastian mobilitas. Seluruh data gangguan aviasi, kesehatan anak-anak, dan kelumpuhan aktivitas ini akan saya bawa langsung ke Senayan. Saya akan menggalang koordinasi lintas komite di DPD RI untuk menekan kementerian terkait agar penanggulangan karhutla di Kaltara dieksekusi tanpa birokrasi yang berbelit-belit,” pungkas Herman. (adv)
Discussion about this post