Herman Ingatkan soal Desil: Jangan Sampai Data Mengalahkan Kondisi Nyata Warga Kaltara

TARAKAN – Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Herman, meminta pemerintah berhati-hati menggunakan parameter desil 1 sampai 10 sebagai dasar menentukan akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial. Menurutnya, pembenahan data sosial ekonomi memang diperlukan, tetapi perubahan peringkat desil tidak boleh otomatis dimaknai sebagai perubahan kondisi kesejahteraan warga.

“Data harus diperbaiki, itu tidak ada yang membantah. Tetapi jangan sampai angka di dalam sistem mengalahkan kondisi nyata masyarakat. Ketika seseorang berubah desil, harus dilihat dulu apa yang sebenarnya berubah dalam kehidupannya,” kata Herman.

Menurut Herman, persoalan tersebut penting bagi Kaltara karena karakter wilayahnya tidak seragam. Masyarakat di perkotaan, perbatasan, pedalaman dan wilayah kepulauan menghadapi biaya hidup, akses transportasi, lapangan pekerjaan serta akses layanan dasar yang berbeda. Karena itu, satu indikator administratif perlu dibaca bersama kondisi faktual di lapangan.

Data resmi BPS Provinsi Kalimantan Utara yang rilis pada 5 Februari 2026 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 42,45 ribu jiwa atau 5,47 persen. Angka itu memang turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 42,57 ribu jiwa atau 5,54 persen. Namun, pada periode yang sama, garis kemiskinan juga meningkat dari Rp884.970 menjadi Rp933.675 per kapita per bulan.

“Artinya, kita jangan hanya melihat persentasenya. Ada dinamika daya beli dan biaya kebutuhan dasar yang juga harus dibaca. Masyarakat yang secara statistik bergeser ke desil lebih tinggi belum tentu merasa kehidupannya sudah aman secara ekonomi,” ujar Herman.

Ia menilai desil seharusnya menjadi instrumen untuk membantu pemerintah menentukan prioritas, bukan menjadi satu-satunya pintu untuk menentukan seseorang berhak atau tidak memperoleh perlindungan sosial. Terlebih, kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru keluar dari program bantuan.

Herman mendorong agar pemerintah menyediakan mekanisme koreksi yang sederhana dan cepat. Data warga yang berubah harus dapat diverifikasi kembali melalui pemerintah desa, kelurahan dan pemerintah kabupaten/kota, terutama ketika warga menyampaikan keberatan karena kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi dalam sistem.

“Pemerintah punya sistem data, tetapi masyarakat punya fakta kehidupan. Kalau keduanya berbeda, jangan masyarakat yang langsung dianggap salah. Datanya yang harus diverifikasi,” tegas Herman.

Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan desil sebelum menjadikan perubahan tersebut sebagai dasar penghentian bantuan. Menurutnya, tujuan pembaruan data bukan sekadar membuat daftar penerima bantuan menjadi lebih rapi, melainkan memastikan program negara benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. “Jangan sampai kita berhasil memperbaiki statistik, tetapi di lapangan justru ada keluarga yang kehilangan perlindungan,” katanya. (