TIDENG PALE – Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, menegaskan komitmen DPRD memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mencegah praktik korupsi.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dihadiri Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Basuki Haryono.
Jamhari menilai, sektor perencanaan, penganggaran, dan PBJ merupakan area strategis yang rawan penyimpangan serta berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menegaskan, DPRD akan mengoptimalkan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Jamhari juga menekankan pentingnya sinergi DPRD, pemerintah daerah, dan KPK dalam menutup celah penyimpangan serta memastikan program pembangunan berjalan transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)


Discussion about this post