TARAKAN – Program Sekolah Rakyat di Kota Tarakan dinilai menjadi “jalan kedua” bagi anak-anak yang sempat terputus dari pendidikan akibat kemiskinan, persoalan keluarga, hingga masalah administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara, Herman alias Kemper saat mengunjungi Sekolah Rakyat yang sementara beroperasi di gedung UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan, Kelurahan Kampung Enam, Senin (18/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kemper melihat langsung kondisi para siswa yang mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan sosial. Beberapa anak bahkan diketahui sebelumnya tidak bersekolah dan membantu orang tua bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat mengembalikan masa depan anak-anak kita. Ada yang sebelumnya putus sekolah, ada yang belum bisa baca tulis di usia SMP, sekarang perlahan mulai berkembang,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat relevan bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara yang masih menghadapi persoalan pendidikan dasar, ketimpangan ekonomi, serta banyaknya anak yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti akta kelahiran maupun kartu keluarga.
Menurut Kemper, pendekatan yang dilakukan Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pendampingan sosial dan pembentukan karakter. Para guru dan pendamping disebut turut membantu pengurusan administrasi siswa agar mereka dapat memperoleh hak pendidikan secara penuh.
“Anak-anak ini sebenarnya punya potensi besar. Mereka hanya perlu didampingi dan diberikan kesempatan. Saya lihat para guru di sini bekerja luar biasa, bahkan membantu urusan administrasi keluarga siswa,” katanya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain pembelajaran dasar, siswa juga mendapatkan fasilitas kebutuhan harian, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan sosial agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan bahwa penerimaan siswa dilakukan melalui proses verifikasi ketat agar program benar-benar tepat sasaran bagi keluarga kurang mampu.
“Kami ingin memastikan yang masuk memang anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan negara. Karena itu proses verifikasinya dilakukan cukup detail,” ujarnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat Tarakan masih menggunakan fasilitas sementara milik Pemerintah Kota Tarakan. Namun, pembangunan gedung permanen oleh Kementerian Sosial di kawasan Juata Permai terus berjalan dan progresnya telah mencapai sekitar 50 persen.
Pemerintah berharap keberadaan fasilitas permanen nantinya dapat meningkatkan kapasitas layanan pendidikan sekaligus menjangkau lebih banyak anak putus sekolah di wilayah Tarakan dan sekitarnya. (adv)
Discussion about this post