TIDENG PALE – Warga Desa Tideng Pale Timur, Kabupaten Tana Tidung, meminta keadilan atas manfaat aktivitas perkebunan PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS). Meski turut merasakan dampak lingkungan dan sosial, desa tersebut tidak masuk dalam wilayah penerima plasma.
Persoalan itu disampaikan warga dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Tana Tidung, Kamis (19/11). Warga meminta pemerintah dan DPRD membuka peluang kemitraan dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tana Tidung, Hanafi, mengatakan persoalan bermula dari pemekaran Desa Tideng Pale. Sebelum pemekaran, sekitar 170 kepala keluarga (KK) disebut telah menyetujui pembentukan koperasi plasma. Namun, setelah pemekaran, wilayah perkebunan secara administratif masuk Desa Tideng Pale sehingga Tideng Pale Timur tidak tercakup sebagai penerima plasma.
Menurut Hanafi, warga Tideng Pale Timur juga merasakan dampak aktivitas perkebunan, terutama terhadap kondisi sungai dan pendapatan nelayan yang disebut mengalami penurunan.
Sebagai alternatif, DPRD mendorong pemerintah desa mendata lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL), kawasan pesisir, serta tanah milik masyarakat yang memiliki legalitas. Inventarisasi tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi lahan yang dapat ditawarkan dalam skema kemitraan dengan perusahaan.
“Kalau semuanya didata, bisa mencapai ratusan hektare atau bahkan ribuan hektare. Jika memenuhi ketentuan, bisa dibicarakan untuk kerja sama atau kemitraan dengan perusahaan,” kata Hanafi.
Ia menambahkan, kemitraan tidak harus berupa perkebunan sawit. Untuk wilayah yang masuk kawasan PT Adindo, misalnya, peluang kerja sama dapat diarahkan pada komoditas kakao dan kopi sesuai ketentuan perusahaan.
Hanafi menyebut pendataan akan dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat dengan pendampingan Komisi II DPRD. Hasilnya menjadi bahan pembahasan lanjutan untuk mencari pola kemitraan yang memungkinkan.
Dalam RDP tersebut, PT AKSS belum diundang sehingga belum ada tanggapan resmi perusahaan atas tuntutan warga.
Hanafi menjelaskan, kewajiban penyediaan plasma sebesar 20 persen berkaitan dengan wilayah HGU. Karena HGU perkebunan tersebut berada di Desa Tideng Pale, desa itulah yang masuk dalam cakupan penerima plasma.
RDP turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Markus Yuteng, Koperasi Plasma Tideng Pale Payung Taka, Dinas Pertanian, Camat Sesayap, serta sejumlah instansi terkait. (adv)


Discussion about this post